My Journey

Selasa, 24 April 2012

PENYEBAB DINAMIKA POLITIK LOKAL


Perkembangan dan wacana tentang dunia perpolitik sampai kapanpun akan selalu menarik untuk di kaji secara lebih lanjut. Sebab bagaimanapun juga dunia perpolitik merupakan salah satu jalan yang paling efektif yang biasa digunakan oleh elit penguasa untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan yang lebih tinggi tersebut. Entah perpolitakan yang digunakan itu melalui politik yang kotor maupun politik yang bersih. Namun yang jelas dunia perpolitikan selalu menjadi sorotan seluruuh masyarakat dan dunia publik.
Apalagi bila yang dikaji dan diperbincangkan terkait dengan berbagai dinamika dan perkembangan politik yang terjadi di arus bawah (Politik lokal). Tentunya akan mempunyai kesan tersendiri. Hal ini akan mempunyai daya tarik tersendiri dan unik dibandingkan dengan membicarakan politik elit pemerintah pusat. Mengingat politik yang terjadi di arus bawah sepanjang masa pemerintahan otoriter di bawah rezim orde baru dan reformasi, pemilihan kepala daerah selalu saja dikuasai dan di setting oleh sekelompok elit Jakarta maupun di daerah-daerah. Sehingga para arus bawah tidak dapat mengetahui dan mengerti tantang bagaimana proses dan seleksi yang dilakukan pemerintah pusat.
Memang Sejak proses reformasi digulirkan delapan tahun terakhir ini, terjadi pergeseran pendulum politik pasca Orde Baru yang merambah hingga ke ranah politik lokal. Pasca masa Orde Baru, kondisi dan dinamika politik yang terjadi di arus bawah, sangat tampak lebih sering sekali menggejolak dan selalu menjadi sorotan dunia Publik. Keadaan semacam ini setidaknya dapat dijelaskan oleh tiga faktor yang paling monumental.
Pertama, konflik politik lokal berpeluang lebar muncul sebagai konflik terbuka, dan tak bisa ditutup-tutupi lagi, misalnya oleh kekuatan politik tingkat pusat. Sebab pada zaman Orde Baru, jangankan konflik politik, konflik sosial pun “tidak sampai ke permukaan”. Itu disebabkan kuatnya “negara” dalam mengontrol segala hal (tetek bengek) urusan politik dari tingkat lokal hingga nasional, dengan pola kebijakan yang amat sentralistik. Sehingga memunculkan kebebasan yang belum pernah dialami.
 Kedua, akibat ledakan politik yang belum bisa lepas sepenuhnya dari fenomena eforia. Hakikat berpolitik pun rata-rata belum bisa dipahami secara benar. Menjadi politisi masih dianggap sama dengan profesi lain. Mochamad Basuki, misalnya, bahkan terang-terangan mengatakan, kalau mau kaya jadilah politisi. Tentu saja ungkapan ini agak aneh, mengingat profesi politisi, berbeda dibanding pengusaha.
Dan yang ketiga, bisa dijelaskan dengan teori “desentralisasi korupsi”. Meminjam sinyalemen Ketua Indonesian Corruption Watch (ICW) Teten Masduki, pasca-Orde Baru, tak hanya struktur kebijakan sentralistik yang berubah, seiring otonomi daerah (desentralisasi), tetapi juga pola korupsinya. Bila dulu korupsi terpusat, itu bisa dipilah ke lingkup “istana” (Cendana), kini polanya menyebar dan merata dari tingkat pusat dan daerah. Setidaknya lebih ekspresif.
Dalam perjalannya, pergulatan politik di arus bawah panca otomonomi memiliki banyak persoalan yang cukup pelik. Hal ini disebabkan karena banyaknya elemen masyarakat yang ingin menduduku roda kepemimpinan, meskipun dalam ranah arus bawah. Sehingga banyak menibulkan konflik dan pertumpahan darah yang tak pernah terselesaikan. Ironisnya, dalam keadaan semacam ini, maka kekuatan dan kekayaanlah yang menentukan. Meskipun orangnya cerdas dan mempunyai jiwa kepemimpinan serta komitmen yang tinggi, akan dengan mudahnya tersingkirkan dalam pertarungan. Jika orang tersebut tidak mempunyai kekayaan untuk menyogok dalam pemilihan tersebut. Dan hal semacam ini akan tetap saja terus terjadi akibat dari kebebasan yang mereka miliki.

(Diktat Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar